Turunnya Anggaran Perpusnas 2026, Kepala Perpustakaan UM Sumatera Barat Soroti Dampaknya terhadap Literasi

Oleh : Turunnya Anggaran Perpusnas 2026, Kepala Perpustakaan UM Sumatera Barat Soroti Dampaknya terhadap Literasi | 2026-08-03 00:00:00 dibaca : 14

Humas UM Sumatera Barat – Rencana penurunan anggaran Perpustakaan Nasional Republik Indonesia pada tahun 2026 menjadi perhatian berbagai kalangan, termasuk pengelola perpustakaan perguruan tinggi. Menyikapi hal tersebut, Kepala Perpustakaan Universitas Muhammadiyah (UM) Sumatera Barat, Rika Febrinata, S.I.Pust, menilai kebijakan tersebut perlu dikaji secara cermat karena berpotensi memengaruhi ekosistem literasi, pendidikan dan pemerataan akses informasi di Indonesia.

Menurut Rika, penurunan anggaran tidak hanya berdampak pada institusi Perpustakaan Nasional, tetapi juga terhadap berbagai program strategis yang selama ini menopang penguatan budaya literasi, seperti pengadaan bahan bacaan, pembinaan perpustakaan daerah, hingga pelaksanaan program literasi masyarakat. Oleh karena itu, ia menekankan bahwa setiap penyesuaian anggaran harus mempertimbangkan dampaknya terhadap layanan publik yang langsung dirasakan masyarakat.

"Jika anggaran mengalami penurunan, layanan yang memberikan manfaat terbesar bagi masyarakat perlu menjadi prioritas. Akses terhadap koleksi digital, layanan perpustakaan, serta pembinaan perpustakaan daerah sebaiknya tetap dipertahankan agar penguatan budaya literasi tidak mengalami kemunduran," ujarnya.

Rika juga mengingatkan,  pemangkasan anggaran berpotensi memperlebar kesenjangan akses informasi, khususnya di daerah yang masih memiliki keterbatasan sarana dan layanan perpustakaan. Namun demikian, besarnya dampak akan sangat bergantung pada program yang mengalami pengurangan anggaran serta adanya mekanisme dukungan dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Bagi perpustakaan perguruan tinggi, ia menilai dampaknya tidak secara langsung berkaitan dengan operasional karena sebagian besar pembiayaan berasal dari masing-masing institusi.Kendati demikian, berkurangnya anggaran Perpustakaan Nasional dapat memengaruhi frekuensi pelatihan pustakawan, pendampingan, penyusunan standar, serta program kolaborasi dan jejaring antarperpustakaan yang selama ini menjadi bagian penting dalam pengembangan kualitas layanan perpustakaan di Indonesia.

Menghadapi keterbatasan anggaran, Rika menilai perpustakaan harus semakin adaptif dan inovatif. Langkah yang dapat dilakukan antara lain mengevaluasi program berdasarkan kebutuhan pengguna, memprioritaskan layanan yang memiliki dampak besar seperti koleksi digital, layanan referensi, dan ruang belajar, serta memperkuat kolaborasi dengan perguruan tinggi, sekolah, pemerintah daerah, komunitas literasi, maupun organisasi nonpemerintah. Selain itu, peningkatan kompetensi pustakawan melalui webinar, kursus daring, komunitas profesi, hingga pemanfaatan hibah penelitian juga menjadi strategi penting untuk terus dilakukan.

Ia menambahkan, transformasi digital menjadi salah satu solusi yang mampu memperluas akses informasi di tengah keterbatasan anggaran. Melalui perpustakaan digital, masyarakat dapat mengakses buku elektronik, jurnal ilmiah, repositori institusi, dan berbagai sumber informasi kapan saja tanpa harus datang langsung ke perpustakaan. Layanan referensi daring juga dinilai mampu mendukung proses pembelajaran dan penelitian secara lebih efektif. Namun, Rika mengingatkan, digitalisasi tetap memiliki keterbatasan karena tidak semua koleksi dapat dialihkan ke format digital, terutama yang masih berada di bawah perlindungan hak cipta atau memerlukan penanganan khusus.

Lebih lanjut, Rika menegaskan, literasi harus tetap menjadi prioritas pembangunan nasional karena merupakan fondasi meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Menurutnya, perguruan tinggi memiliki posisi strategis melalui pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi memperkuat budaya literasi, baik melalui pendidikan, penelitian, maupun pengabdian kepada masyarakat. Perpustakaan perguruan tinggi juga dapat berperan sebagai pusat pembelajaran masyarakat dengan membuka akses layanan tertentu bagi guru, pelajar, komunitas, dan masyarakat umum serta menyelenggarakan berbagai pelatihan literasi membaca, literasi informasi, dan literasi digital.

Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, perpustakaan, dan masyarakat dalam membangun ekosistem literasi berkelanjutan. Pemerintah berperan sebagai penyusun kebijakan, penyedia pendanaan, dan fasilitator, sementara perpustakaan menjadi pusat pembelajaran sepanjang hayat yang terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Di sisi lain, masyarakat tidak hanya menjadi pengguna layanan, tetapi juga mitra aktif dalam mengembangkan budaya literasi di lingkungan masing-masing.

Sebagai penutup, Rika berharap pemerintah tetap menempatkan pengembangan perpustakaan dan literasi sebagai investasi jangka panjang pembangunan manusia. Ia merekomendasikan agar pemerintah menjaga keberlanjutan pendanaan program literasi, memprioritaskan daerah yang masih memiliki keterbatasan akses informasi, memperkuat transformasi digital yang inklusif, meningkatkan profesionalisme pustakawan, mendorong kolaborasi lintas sektor, mengukur keberhasilan berdasarkan dampak nyata bagi masyarakat, serta menjadikan perpustakaan sebagai pusat inovasi dan pembelajaran sepanjang hayat. "Perpustakaan bukan sekadar tempat menyimpan buku, melainkan ruang yang membangun masyarakat yang berpengetahuan, kritis, dan mampu menghadapi tantangan masa depan," tutupnya. (tia)